Tanggapan atas Khotbah Jumat Rahbar

Khotbah Jumat Rahbar atau Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatollah Al-Udzma Sayed Ali Khamenei, yang beirisi kecaman pedas terhadap politik AS menyulut reaksi luas di berbagai media massa regional dan internasional. Jumat lalu, Ayatollah Khamenei di hadapan ratusan ribu warga kota Tehran dalam sholat jumat pertama di bulan suci Ramdhan ini, mengkritik keras politik arogan AS di Irak dan Timur Tengah. Beliau menilai Irak sebagai salah satu kawasan yang menyeret kebijakan AS tertahan di jalan buntu. Menurutnya, awalnya AS hendak menciptakan pemerintahan boneka di Irak, yang bisa membantu Gedung Putih merealisasikan rencana Timur Tengah rayanya dan mengisolasi Republik Islam Iran. Tapi, setelah empat tahun invasi Irak, seluruh analis meyakini bahwa AS di Irak tengah terjebak di jalan buntu, dan berupaya keluar secara terhormat.

Namun, apa yang membuat pernyataan Ayatollah Al-Udzma Sayed Ali Khamenei menjadi bahan perhatian media massa dunia adalah prediksi beliau mengenai pengadilan Bush atas dosa-dosa kejahatan perangnya. Dalam khotbahnya itu, Ayatollah Khamenei menyinggung kembali berbagai hasil poling yang digelar di berbagai negara-negara Islam. Beliau menegaskan, seluruh hasil jajak pendapat itu, mengindikasikan bahwa posisi AS di dunia Islam kian hari kian dibenci, begitu juga di hadapan opini masyarakat internasional, wajah AS benar-benar buruk. Tak syak lagi, suatu saat nanti, Presiden dan para pejabat tinggi negara ini akan dihakimi secara adil di mahkamah internasional, lantaran aksi-aksi jahatnya di Irak.

Prediksi Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam tersebut, yang meramalkan kemungkinan diadilinya Bush dan kroni-kroninya di mahkamah internasional ini, sejatinya berangkat dari rapor aksi-aksi kriminal Presiden AS, khususnya pada masa agresi dan penjajahan di Irak. Serangkaian aksi kriminal yang tergolong sebagai contoh nyata kejahatan atas umat manusia dan kriminalitas perang menurut hukum internasional.

Kini, empat setengah tahun sudah penjajahan AS di Irak. Realita di balik agresi militer AS di negara ini, yang tak lain hanya untuk menguras kekayaan Irak, semakin tampak nyata. Perintah Bush untuk menyerang Irak adalah keputusan ilegal dan bertentangan dengan undang-undang internasional dan piagam PBB. AS tanpa seijin Dewan Keamanan PBB, melancarkan serangan militer ke Irak, lantas menjajah negara ini. Namun hingga kini, AS tak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pihak penjajah, sebagaimana yang digariskan dalam undang-undang internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip internasional, AS sebagai pihak penjajah wajib mewujudkan keamanan dan menjaga aset dan kekayaan Irak selaku negara terjajah.

Ironisnya, AS justru bertindak bersebarangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain menginjak-injak aturan internasional dan undang-undang internal Irak, puak-puak Gedung Putih juga mengabaikan kedaulatan nasional dan politis pemerintahan demokratis Irak. Agen-agen rahasia AS di Irak telah berkali-kali terlibat dalam aksi-aksi pembantaian rakyat sipil Irak. Berdasarkan sumber-sumber pemberitaan resmi, sejak dimulainya perang Irak pada Maret 2003 hingga kini, ratusan ribu warga sipil Irak gugur syahid. Mereka adalah korban ketamakan perang dan kerakusan politik Presiden AS. Irak senantiasa menjadi ajang ketidakamanan, kekerasan, dan teror. Padahal sekitar 160 ribu tentara AS berada di negara ini. Namun, sebagian besar tentara-tentara ini tak ambil peduli dengan situasi tak aman yang merajalela di Irak.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ayatollah Ali Khamenei, Presiden Bush menggunakan beragam cara dan taktik kotor untuk menipu opini publik. Upaya ini sengaja ditempuh untuk menyembunyikan kekalahannya di Irak. Beragam fitnah dan propaganda  pun ditebar, sampai-sampai Republik Islam Iran dijadikan kambing hitam, dan seluruh kegagalan politik AS di Irak dilemparkan ke pundak Iran. Di lain pihak, guna menjustifikasi aksi penjajahannya di Irak, Bush pun menyebut negara ini sebagai pusat terorisme internasional. Padahal, terorisme sejatinya merupakan anak haram penjajahan.

Kian meningkatnya kritik dan kecaman terhadap politik perang Bush, sesungguhnya merupakan bukti penjelas di balik kebijakan militeristik AS pasca tragedi 11 September, yang justru menyeret kondisi dunia, khusunya Irak dan Timur Tengah menuju situsi yang penuh gejolak. Selain itu, penjajahan AS di Irak ternyata hanya kian memperburuk krisis di Irak dan terbantainya nyawa ratusan ribu rakyat tak berdosa negara ini. Melihat betapa merahnya rapor kejahatan AS di Irak tersebut, lumrah saja diperkirakan, jika suatu hari nanti, tiba masanya Bush dan para kroni-kronisnya diadili di mahkamah internasional sebagai para penjahat perang.