Rapor Dua Tahun Kinerja Ahmadinejad (2)

Keberhasilan pemerintah Ahmadinejad di bidang politik luar negeri harus dilihat ke belakang, ketika Ahmadinejad baru saja terpilih sebagai presiden ke sembilan RII. Pada masa-masa itu, terjadi krisis yang serius dalam hubungan luar negeri Iran dengan Barat. Krisis ini berpulang pada masalah program nuklir Iran. Barat tidak setuju Iran menguasai teknologi nuklir, sekalipun untuk tujuan damai. Waktu itu, kebijakan politik luar negeri Iran terkait isu nuklir lebih toleran mengikuti keinginan Barat. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Iran. Melihat kesempatan itu, Amerika dan sekutunya mempretensikan Iran dalam posisi lemah. Pada masa kampanye pemilihan presiden Iran yang ke sembilan, media-media Barat berusaha meyakinkan rakyat Iran bahwa seandainya Ahmadinejad terpilih menjadi presiden, hubungan Iran dengan Barat akan memasuki babak-babak terburuknya. Konflik Iran dengan Barat bakal tidak terhindarkan.

Rakyat Iran tidak peduli dengan propaganda media-media Barat dan mengikuti pemilihan umum. Ahmadinejad terpilih sebagai presiden RII yang kesembilan. Dalam kondisi yang demikian, pemerintah Ahmadinejad harus mencari solusi keluar dari tekanan Barat yang dimotori Amerika. Pemerintah Ahmadinejad tidak memilih kebijakan asal selamat dan mundur dari tekanan Barat, melainkan bersikukuh memperjuangkan prinsip-prinsip dan cita-cita revolusi sejalan dengan keinginan bangsa Iran. Rakyat Iran menuntut hak-haknya terkait dengan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Keinginan ini yang diperjuangkan oleh pemerintah Ahmadinejad hingga akhir dua tahun pertama masa jabatannya. Berdasarkan alasan-alasan inilah, sejak awal, pemerintah Ahmadinejad menolak politik hegemoni Barat yang bertujuan menghalangi Iran menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai. Pemerintah Ahmadinejad memilih kebijakan menentang hegemoni Barat.

Krisis nuklir Iran berubah menjadi masalah internasional berkat tekanan dan konspirasi yang dilakukan Amerika dan sekutunya. Hal ini membuat pemerintah Ahmadinejad pada tahun pertama di bidang politik luar negerinya tidak diberi pilihan lain. Pemerintahnya mengkonsentrasikan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah ini. Dari sini, masalah nuklir menjadi fokus utama diplomasi RII. Tidak diragukan lagi, penguasaan teknologi nuklir sangat strategis bagi pengembangan dan kemajuan sebuah negara. Namun, kebijakan politik luar negeri Iran berhasil mengubah masalah ini menjadi simbol perjuangan rakyat Iran menentang hegemoni Barat. Krisis nuklir Iran menjadi ujian bagi rakyat dan pejabat pemerintah untuk mengukur seberapa besar mereka membela kemandirian politik luar negeri Iran.

Ahmadinejad, minggu ini, dalam pertemuannya dengan para pemuda berprestasi Iran menjelaskan masalah ini. Ia mengatakan, “Sejak kemenangan RII, musuh-musuh rakyat Iran tanpa kenal lelah berusaha menghalang-halangi kemajuan bangsa Iran. Sekitar tiga dekade belakangan ini, upaya itu diwujudkan dengan boikot, perang dan teror untuk melemahkan RII. Saat ini, hegemoni Barat berhadap-hadapan dengan RII dalam masalah nuklir. Barat khawatir bila Iran mampu meraih semua tujuan yang diinginkannya di bidang pemanfaatan damai energi nuklir, Iran akan menjadi simbol bagi seluruh negara berkembang. Masyarakat tertindas di dunia akan meniru apa yang telah dicapai oleh bangsa Iran dan akan mempermasalahkan otoritas monopoli sejumlah negara atas energi nuklir. Atas dasar ini, dalam dua tahun terakhir ini, Amerika, sejumlah sekutu Eropanya dan Rezim Zionis Israel mengerahkan segala kekuatannya untuk menghentikan program damai energi nuklir Iran.”

Ada dua hal yang membuat pemerintah Ahmadinejad memperkuat politik luar negerinya. Pertama, tekanan dan serbuan yang luas dari hegemoni Barat dan peran vital energi nuklir dalam kemajuan dan pembangunan negara mengharuskan pemerintah Ahmadinejad memperkuat politik luar negerinya. Terlebih lagi, saat melihat keinginan kuat rakyat Iran untuk mendapatkan haknya memanfaatkan energi nuklir untuk pembangkit tenaga listriknya. Kemampuan politik luar negeri Iran untuk keluar dari tekanan Barat dalam masalah nuklir mengubah stigma sebelumnya. Saat ini, kemampuan nuklir Iran berubah menjadi sebuah kekuatan diplomatik dalam politik luar negeri Iran dengan dunia internasional. Hal itu karena kemajuan pesat Iran di bidang ekonomi, budaya dan sosial ditambah sekarang Iran telah menjadi salah satu kekuatan nuklir dunia. Saat ini, masalah nuklir Iran menjadi kekuatan diplomasi pemerintah Ahmadinejad.

Keberhasilan politik luar negeri Iran dalam dua tahun pertama masa pemerintahan Ahmadinejad dapat ditelusuri di kawasan Timur Tengah. Sistem diplomasi RII dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimiliki berhasil dalam aksi-aksinya di Irak, Afghanistan, Palestina,  Lebanon dan juga Amerika Latin. Kemampuan diplomasi pemerintah Ahmadinejad mengubah RII menjadi salah satu negara terkuat di Timur Tengah. Kemampuan Iran diakui oleh tokoh-tokoh Barat yang menasehati Gedung Putih agar tidak memandang sebelah mata peran dan posisi Iran di Timur Tengah. Perundingan segi tiga Baghdad menunjukkan posisi Iran sangat menentukan di peta politik Timur Tengah. Perundingan segi tiga terlaksana setelah permintaan resmi Amerika dan desakan pemerintah Irak. Satu hal yang menggembirakan, ketika Timur Tengah menjadi pusat konsentrasi  tekanan politik dan militer Amerika dan sekutunya terhadap Iran, keberhasilan diplomasi Iran lebih mendominasi. Pejabat-pejabat tinggi Irak lebih menganggap Iran sebagai negara sahabat dan lebih dekat dengan mereka. Usaha Amerika untuk merusak hubungan ini selalu menemui jalan buntu.

Di kawasan Teluk Persia, politik luar negeri Iran yang aktif dan cerdas ditambah kunjungan Presiden Mahmud Ahmadinejad ke Arab Saudi dan Emirat Arab memperkokoh hubungan Iran dan negara-negara di sekitar Teluk Persia. Pada saat yang sama, kunjungan pejabat-pejabat tinggi Amerika, khususnya Condoleeza Rice dan Robert Gates, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Amerika, gagal mengajak negara-negara Arab memusuhi Iran. Di Afghanistan, Hamid Karzai, Presiden Aghanistan, membela hubungan mesra Iran dan Aghanistan. Pembelaannya disampaikan saat kunjungannya ke Amerika. Kalangan politisi dan media Barat menilai itu sebagai kemenangan lain diplomasi Iran di kawasan.

Kebijakan politik luar negeri Iran di kawasan Timur Tengah dan seluruh negara-negara Islam berlandaskan upaya mewujudkan persatuan di dunia Islam. Kunjungan-kunjungan Presiden Ahmadinejad ke negara-negara seperti Suriah, Malaysia, Azerbaijan, Tajikistan, Qatar, Sudan, Emirat dan Arab Saudi bertujuan mewujudkan persatuan negara-negara Islam. Menteri Luar Negeri Iran di tahun pertama menjabat telah mengunjungi 21 negara dan tahun kedua 26 negara-negara Islam menjadi tamu Manucher Mottaki.

Di hari-hari Pekan Pemerintah, Ayatullah Khamenei, Rahbar RII dalam pertemuannya dengan Ahmadinejad dan para pemimpin di Mahkamah Agung memuji kinerja pemerintah Ahmadinejad selama dua tahun ini. Beliau berharap agar pemerintah lebih memperhatikan keinginan rakyat, kemajuan negara dan mempertahankan keberhasilan politik luar negeri. Dalam pertemuan lainnya dengan jajaran kementrian luar negeri dan duta-duta besar Iran di luar negeri, Rahbar kembali mengingatkan kebijakan politik luar negeri Iran. Iran tidak menerima hubungan dengan kekuatan yang ingin mendikte. Iran menjalankan kebijakan politik luar negerinya secara cerdas dan realistis menghadapi sistem hegemoni dunia.

Pemerintah Ahmadinejad berkewajiban melindungi prinsip-prinsip revolusi Islam, identitas dan kepentingan nasional. Hal yang ditekankan oleh Ayatullah Khamenei bahwa Revolusi Islam bertujuan mewujudkan program-program politik, ekonomi, sosial dan budaya Islam. Politik luar negeri Iran dan hubungan internasional RII berlandaskan syariat Islam. Agama Islam menolak sistem hegemoni sejumlah negara yang sewenang-wenang. Islam mengajarkan perdamaian, keamanan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

Belajar dari pengalaman RII dalam menghadapi kelicikan tiga dekade terakhir hegemoni Barat yang dimotori oleh Amerika, dapat dikatakan bahwa dengan tawakal kepada Allah dan kepercayaan diri berdasarkan nilai-nilai Islam, pemerintah dan rakyat Iran dapat keluar sebagai pemenang.