Resolusi 1737: Manifestasi Diskriminasi PBB

Resolusi 1737 yang diajukan oleh tiga negara, yaitu Jerman, Inggris, dan Perancis, setelah mengalami proses panjang dan alot, dengan dukungan penuh AS, akhirnya disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam Resolusi ini disebutkan bahwa Iran diberi kesempatan selama dua bulan untuk menghentikan aktivitas nuklirnya, terutama pengayaan uranium. Namun, Republik Islam Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa karena proyek nuklirnya sepenuhnya bertujuan damai, maka resolusi itu merupakan sebuah pelanggaran hukum, dan Iran tidak akan menerima resolusi tersebut.

Atas dasar itu pula, segera setelah resolusi itu disahkan, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Doktor Ali Larijani langsung mengumumkan bahwa Iran akan memulai pengoperasian 3000 mesin sentrifugal-nya. Sehari setelah pengesahan Resolusi 1737 itu, Parlemen Iran segera mengadakan sidang, dan mengeluarkan keputusan bahwa pemerintah harus merevisi kembali tingkat hubungannya dengan IAEA.  

Dalam pandangan para pengamat, dengan mengesahkan Resolusi 1737, Barat mengejar dua tujuan, yaitu usaha untuk menunda kemajuan program nuklir Iran dan melancarkan perang psikologis terhadap Iran. Sesunguhnya embargo yang ditetapkan dalam resolusi itu adalah embargo yang sangat lemah dan tidak berdampak signifikan terhadap Iran. Karena itulah, bisa dikatakan bahwa tujuan terpenting dari pengesahan resolusi ini adalah melemahkan semangat rakyat dan pemimpin Iran. Namun sejarah menunjukkan bhawa rakyat dan pemimpin Iran selalu bisa keluar dari krisis yang jauh lebih berat dari kondisi saat ini dengan penuh kebanggaan. Resolusi 1737 juga tidak akan mampu menghentikan langkah Iran dalam mendayagunakan teknologi nuklir demi kepentingan damai.

Resolusi 1737 disahkan meskipun Dirjen IAEA, Muhammad AlBaradei, berkali-kali melaporkan bahwa tidak ada penyimpangan apapun dalam proyek nuklir Iran. Atas alasan ini, Iran menyatakan bahwa resolusi terbaru DK PBB itu adalah resolusi yang tidak legal dan disahkan atas dasar tendensi politik sebagian anggota tetap DK PBB. Pandangan seperti ini tidak hanya dinyatakan oleh pemerintah Iran, melainkan juga oleh banyak pengamat politik internasional, termasuk dari Barat. Mereka menyatakan bahwa pengesahan resolusi 1737 dan pada saat yang sama sikap diam yang ditunjukkan oleh Barat terhadap kepemilikan senjata nuklir oleh Rezim Zionis membuktikan adanya standar ganda AS dan sekutu-sekutunya.

Scott Ritter, penyelidik senior PBB pada tahun 1991-1998 dalam investigasi senjata pembunuh massal di Irak, beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan yang mengkritik kebijakan Gedung Putih di Timur Tengah, termasuk dalam menghadapi proyek nuklir Iran. Ritter menyatakan, Iran memiliki sejumlah gas hexafluoride yang akan dimanfaatkan dalam sentrifugalnya, namun jumlah gas itu tidak memungkinkan untuk digunakan dalam pembuatan senjata nuklir. Ritter juga menekankan bahwa Iran tidak mampu dan tidak ingin memperkaya uraniumnya hingga ke tingkat yang dibutuhkan dalam pembuatan senjata nuklir. Karena itu, menurut Ritter, Iran sama sekali bukan ancaman untuk negara manapun. Ritter juga mengingatkan bahwa semua pernyataannya terkait dengan proyek nuklir Iran adalah berdasarkan data-data yang dimiliki oleh IAEA.

Mengingat bahwa Ritter adalah seorang investigator senior PBB terkait senjata pembunuh massal dan karenanya dia memiliki akses informasi yang sangat luas, pernyataannya tersebut jelas memiliki nilai penting. Selain Ritter, banyak pengamat terkemuka lainnya yang juga menyampaikan pendapat senada. Menteri Luar Negeri Mesir, Ahmad Abul Ghait, juga memprotes pengesahan resolusi 1737 dengan mengatakan, “Sebagian kekuatan Barat memberlakukan standar ganda dalam masalah ini, mereka membiarkan sebagian negara memiliki senjata nuklir, namun menentang proyek nuklir damai sebagian  negara yang lain.” Lebih jauh Abul Ghait menyatakan, “Hari ini telah jelas terungkap bahwa Israel memiliki bom nuklir, dan di saat yang sama, IAEA tidak bisa mengawasi aktivitas nuklir Israel.”

Majid Abdul Fatah, Duta Besar Mesir untuk PBB dalam wawancaranya dengan televisi Mesir juga menyatakan kritikannya terhadap standar ganda yang dilakukan oleh Dewan Keamanan. Abdul Fatah menyatakan, Dewan Keamanan tanpa memperdulikan pengakuan Rezim Zionis mengenai kepemilikan senjata nuklir, malah mengeluarkan resolusi untuk Iran yang memiliki program nuklir bertujuan damai.

Kritikan masyarakat internasional, terutama dari negara-negara berkembang, terhadap resolusi 1737 yang sedemikian luas itu menunjukkan bahwa mayoritas negara di dunia mempercayai bahwa proyek nuklir Iran bertujuan damai. Negara-negara anggota Gerakan Non Blok sehari setelah keluarnya resolusi 1737 menggelar sidang di Wina Austria dan dalam sidang itu, mereka menyatakan kekecewaaan atas resolusi ini. Gerakan Non Blok sekali lagi membela hak Iran dalam mendayagunakan nuklir, sebagaimana yang tercantum dalam aturan IAEA dan NPT. Sekjen OKI, Ekmeledin Ehsanoglu, sambil menyingung senjata nuklir Israel, juga menyatakan bahwa transformasi terakhir  di Timur Tengah dan di bagian lain dunia menunjukkan bahwa negara-negara penguasa teknologi nuklir memiliki standar yang berbeda-beda dalam menyikapi usaha negara-negara lain untuk mendayagunakan teknologi nuklir. Sekjen OKI juga menegaskan bahwa senjata nuklir yang ada di Timur Tengah harus dilucuti.

Masyrakat dunia mempercayai bahwa proyek nuklir Iran sepenuhnya bertujuan damai dengan berlandaskan kepada laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, AS dan sekutu-sekutunya tidak memperdulikan  laporan badan yang paling berkompeten dalam mengawasi aktivitas nuklir negara-negara anggotanya itu. Robert Gates, Menteri Pertahanan AS yang  baru dilantik juga pernah mengeluarkan tuduhan bahwa Iran sedang berupaya memproduksi senjata nuklir. Namun, tak ada satupun dokumen yang bisa ditunjukkan oleh AS untuk membuktikan kebenaran tuduhannya tersebut.

Presiden Iran, Doktor Mahmud Ahmadinejad, dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB tahun 2005, mengundang negara-negara Barat untuk ikut serta dalam proyek nuklir Iran agar mereka bisa menyaksikan langsung proses yang berjalan di dalamnya, dan mengetahui bahwa proyek nuklir Iran sepenuhnya bertujuan damai. Namun tawaran yang juga menguntungkan dari segi bisnis ini ditolak Barat tanpa memberikan alasan apapun. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya yang dikhawatirkan Barat bukanlah senjata nuklir, melainkan kemajuan Iran dalam bidang nuklir. Barat tidak menghendaki ada negara muslim yang bisa meraih kemajuan teknologi secara independen. Yang diinginkan Barat adalah monopoli teknologi, sehingga negara-negara berkembang selamanya terpaksa bergantung kepada Barat. Tentu saja, Iran tidak akan pernah mundur menghadapi tekanan seperti ini dan akan terus maju mempertahankan hak legalnya.