|
Jimmy Carter dan Rezim Zionis
Pemublikasian buku anti Zionis adalah sebuah fenomena yang langka.
Apalagi, jika buku semacam itu ditulis oleh seorang tokoh terkenal.
Fenomena inilah yang baru-baru ini terjadi di Amerika, yaitu
diterbitkannya buku berjudul “Palestina: Perdamaian, Bukan Apartheid”
karya mantan Presiden AS, Jimmy Carter. Buku tersebut mengkritisi
kinerja Rezim Zionis Israel di Palestina pendudukan. Di Amerika memang
tidak ada larangan resmi untuk mengkritik Rezim Zionis. Namun telah
menjadi rahasia umum bahwa orang-orang yang berani mengkritik rezim ini
akan menghadapi berbagai kesulitan besar. Karenanya, para politisi dan
media-media massa di AS akan selalu menolak untuk mengkritisi Rezim
Zionis Israel.
Jimmy Carter kini berumur 82 tahun. Ia serius
menggeluti dunia politik sejak menjabat sebagai senator negara bagian
Georgia pada tahun 1962. Setelah itu, Carter pernah menjabat sebagai
Presiden AS dari tahun 1977 hingga 1981. Setelah pensiun sebagai
presiden, karir politik Carter tak berhenti begitu saja. Dia
melanjutkan aktivitasnya dengan membentuk Lembaga Riset Carter di bidang
politik. Carter juga berkali-kali menjadi utusan resmi pemerintah AS dan
lembaga-lembaga internasional. Saat ini, Carter tak memiliki jabatan
resmi di pemerintahan AS sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun
atas langkahnya menerbitkan buku yang mengkritik Zionis itu.
Namun demikian, bagi Rezim Zionis, buku terbaru
karya Jimmy Carter itu tetap saja memberikan pukulan berat.
Pemublikasian buku telah membuat komunitas Zionis naik darah dan mereka
segera melakukan propaganda anti Carter. Carter yang pernah menjabat
sebagai Presiden AS selama empat tahun pasti sudah mengenal berbagai
bentuk infiltrasi dan konspirasi Rezim Zionis, sehingga dia tentunya
tidak lagi merasa terkejut atas reaksi mereka. Di antara bentuk reaksi
yang ditunjukkan oleh komunitas Zionis adalah, selama beberapa hari
pertama penerbitan buku Carter, tak satupun media-media massa terkemuka
AS yang memberitakannya. Fenomena ini tak biasanya terjadi, apalagi buku
itu ditulis oleh seorang mantan Presiden AS dan tokoh terkenal. Ketika
diwawancarai Koran News Week, Carter menyatakan, “Pihak-pihak yang
menyerang saya adalah komunitas Zionis pendukung perang, sementara pihak
yang mendukung isi buku ini adalah kelompok Yahudi pro-perdamaian.
Komunitas Zionis di AS masih menggunakan metode
lamanya dengan menyebut para penentang kebijakan Tel Aviv sebagai
orang-orang anti Semit. Mereka juga menuntut agar Carter diseret ke
pengadilan karena dianggap berkhianat pada Zionis. Selama ini komunitas
Zionis AS telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendanai para
politisi dan media-media massa agar mereka tidak memberikan kritikan
apapun terhadap Rezim Zionis. Sungguh sebuah ironi,di AS yang mengaku
sebagai negara bebas dan bahkan mengkritik Tuhan pun dibebaskan, ada
larangan yang sangat dipatuhi banyak pihak, yaitu larangan untuk
mengkritik kebijakan perang dan pendudukan Rezim Zionis. Oleh karena
itulah, klaim AS sebagai negara demokratis dan liberal sangat layak
dipertanyakan. Kondisi semacam ini yang membuat sejumlah tokoh seperti
Noam Chomsky dan Jimmy Carter, menyerukan perubahan sistem di AS.
Ketika diwawancarai mengenai adanya larangan
mengkritik Rezim Zionis, Carter mengatakan, “Di AS, banyak pihak yang
sangat takut mengkritik Israel. Ketakutan ini tak hanya membuat para
politisi membisu, namun juga membuat media-media massa memilih bersikap
diam.” Menurutnya, para politisi di AS lebih cenderung mencari aman
daripada harus mengorbankan keselamatan pribadi dengan mengkritik
kebijakan Rezim Zionis. Carter juga menyatakan, “Mengkritik kebijakan
Israel adalah hal yang tak mungkin terjadi di Kongres AS.” Dikatakannya
pula, “Bagi para anggota Kongres, sedikit bersikap lunak terhadap
Palestina, menuntut Zionis untuk berkomitmen pada undang-undang
internasional, dan membicarakan hak-hak bangsa Palestina, dapat
diasosiasikan dengan bunuh diri. Jika mereka berani melakukan hal
tersebut, mereka pasti tak akan terpilih kembali dalam pemilu
berikutnya.” Dengan kata lain, kelompok-kelompok lobi Zionis, antara
lain Komite Urusan Publik AS-Israel (AIPAC) yang mempunyai pengaruh kuat
di AS akan menghalang-halangi terpilihnya anggota Kongres dan Presiden
AS yang berani mengkritik Rezim Zionis.
Menyoroti kondisi Palestina adalah bagian
terpenting dalam buku berjudul “Palestina: Perdamaian, Bukan Apartheid”
ini. Carter dalam buku ini mengkritik keras kondisi bangsa Palestina
yang sangat memprihatinkan. Terkait masalah ini, Carter menyatakan,
“Saya sengaja memilih kata apartheid untuk judul buku ini, karena
kata ini selalu disebut-sebut di Israel dan Eropa setiap harinya.
Istilah ini dapat mencerminkan apa yang sedang terjadi di Jalur Gaza.”
Carter menekankan bahwa politik apartheid Rezim Zionis sangat mirip
dengan politik diskriminasi di Afrika Selatan yang pernah dikenal dengan
politik apartheid. Dikatakannya pula, “Apartheid yang diberlakukan oleh
Zionis di seluruh kawasan Palestina pendudukan merupakan hal yang sangat
menyakitkan bagi bangsa Palestina.”
Dalam buku ini, Carter menjelaskan secara detail
praktik diskriminasi dan arogansi Rezim Zionis Israel terhadap bangsa
Palestina. Isi buku tersebut juga menyebutkan, “Israel menahan 9.200
tahanan Palestina, termasuk 300 anak-anak yang sebagian besarnya di
bawah umur 12 tahun.” Disebutkannya pula, “Setidaknya 100 perempuan
ditahan di penjara-penjara Rezim Zionis.”
Carter adalah Ketua Pemantau Internasional dalam
pemilu Parlemen Otorita Palestina pada bulan Januari 2006. Carter dalam
buku ini menulis, “Sama sekali tak ada pihak yang meragukan keabsahan
pemilu Palestina. Pemilu ini murni kehendak bangsa Palestina yang
menginginkan keterlibatan Hamas di parlemen.” Karenanya, Carter menilai
penghentian bantuan negara-negara asing terhadap bangsa Palestina
sebagai bentuk ketidakadilan terhadap bangsa Palestina. Carter juga
mengapresiasi Gerakan Perjuangan Palestina Hamas yang menjaga ketetapan
gencatan senjata. Padahal, di saat yang sama, Rezim Zionis masih terus
membantai bangsa Palestina.
Dalam bukunya itu, mantan Presiden AS ini juga
menghimbau ditegakkannya perdamaian di Palestina. Akan tetapi, Carter
juga menyatakan bahwa Rezim Zionis dan pemerintahan Presiden AS, George
W. Bush, tak menginginkan terealisasinya perdamaian di Palestina.
Mengenai kebijakan para pejabat konservatif Gedung Putih dalam masalah
perdamaian di Palestina, Carter menulis, “Pemerintahan Bush telah
memadamkan lampu perdamaian dalam enam tahun terakhir ini.” Lebih lanjut
Carter menulis, “Israel sebagai komunitas minoritas lebih memilih
perluasan kawasan ketimbang berdamai.”
Carter dalam sebuah wawancaranya menandaskan,
“Infiltrasi AIPAC merupakan salah satu faktor kemandekan upaya AS dalam
mengakhiri konflik di Palestina.” Perlu diketahui juga, serangkaian
dialog perdamaian telah dilakukan dan beberapa kali bahkan berhasil
dicapai kesepakatan antara Tel Aviv dan Otorita Palestina. Namun, para
pejabat Tel Aviv selalu saja tak berkomitmen pada isi kesepakatan, dan
hanya menjalankan poin-poin yang menguntungkan mereka. Terkait masalah
ini, Carter mengatakan, “Di saat pejabat Tel Aviv masih membicarakan
penarikan mundur dari sebagian kawasan Palestina pendudukan sambil
menduduki sebagian lainnya, sebagian kawasan yang diserahkan oleh Zionis
itu malah diblokade dengan pembatas tembok.” Carter dalam bukunya
tersebut secara tegas menulis, “Untuk mewujudkan perdamaian, Israel
harus keluar dari kawasan Palestina pendudukan. Dan keluarnya Israel tak
hanya terbatas dari wilayah yang dikehendaki mereka saja.” Carter juga
secara tegas menyatakan, “ Palestina adalah milik bangsa Palestina,
bukan Israel.”
Meski buku “Palestina: Perdamaian, bukan Apartheid”
adalah sebuah karya yang mengungkapkan kebenaran mengenai konflik
Palestina kepada opini dunia, namun kita tentu tidak boleh melupakan
fakta bahwa Jimmy Carter sendiri ketika menjabat sebagai Presiden AS
juga membukakan pintu pada Rezim Zionis dalam melanjutkan brutalitasnya
terhadap bangsa Palestina. Seandainya Carter ketika masih berkuasa
menulis buku ini atau melakukan langkah-langkah nyata untuk
menyelamatkan bangsa Palestina, tentu hari ini dia akan dikenang sebagai
pahlawan pembela kemanusiaan.
|