Politik Energi Rusia dan Dampaknya terhadap Uni Eropa

Beberapa waktu lalu, masalah energi antara Rusia dan negara-negara konsumen Eropa kembali mencuat. Setelah krisis gas antara Rusia dan Ukraina, kini giliran Belarusia yang harus berhadapan dengan negeri beruang putih itu. Perselisihan antara Moskow dan Kiev bermula sejak Rusia menaikkan harga gas ekspornya ke Ukraina. Hal itu menyebabkan terhambatnya ekspor energi Ukraina dan penyalurannya ke Eropa. Setelah krisis itu berakhir, Rusia kembali bermasalah dengan Belarusia. Keputusan Rusia meningkatkan harga eskpor minyaknya ke Belarusia, direaksi oleh Minsk dengan menaikkkan tarif pajak transit minyak rusia ke Eropa. Krisis tersebut menghambat ekspor minyak Rusia melalui Belarusia pada awal tahun 2007.

Tak kurang dari 80 persen energi Rusia diekspor melalui Ukraina dan 20 persen lainnya melalui Belarusia. Sebelum terjadi revolusi berwarna, Rusia setiap tahunnya memberikan subsidi energi kepada negara-negara persemakmuran. Dengan cara itu, Rusia berupaya menyusupkan pengaruhnya di negara-negara tersebut. Namun pasca revolusi berwarna di negara-negara pecahan Soviet, khususnya Revolusi Oranye di Ukraina, Moskow mengubah kebijakannya di bidang energi.

Dengan cara menaikkan harga minyak dan menyulut krisis di Ukraina pasca Revolusi Oranye, Rusia berusaha menjaga pengaruhnya di negara tersebut. Dalam hal ini Rusia cukup berhasil karena pasca Revolusi Oranye, kelompok yang berkuasa di Ukraina adalah pihak pendukung Rusia. Rusia menggunakan energi sebagai senjata andalannya untuk menjaga pengaruhnya di negara-negara persemakmuran. Kini giliran Belarusia yang harus menghadapi tekanan dari Rusia setelah Moskow menaikkan harga ekspor energinya untuk Minsk. Selain itu, Rusia merupakan pemilik 50 persen saham perusahaan Beltrans-Gaz, perusahaan utama penyalur gas ke Eropa melalui Belarusia.

Para pejabat Kremlin berupaya menjaga pengaruhnya dalam pemerintahan agar Belarusia tak condong ke Barat. Hal itu terus diupayakan meski harus dengan menggulingkan pemerintahan Alexander Lukashenko. Kebijakan Rusia tersebut menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara persemakmuran Soviet dan Eropa. Eropa membeli 40 persen gas dan 30 persen minyak dari Rusia. Selama ini, negara-negara persemakmuran Soviet sangat bergantung pada energi dari Rusia. Namun, Moskow berdalih bahwa kenaikan harga eskpor dan gasnya itu disesuaikan dengan kenaikan biaya eksploitasinya dan harga energi internasional. Diindikasikan bahwa Rusia akan menggunakan energi sebagai senjata dalam berdiplomasi dengan negara-negara persemakmuran Soviet. Selain bertujuan meningkatkan pendapatan, kebijakan itu juga bertujuan menjaga kepentingan dan pengaruh Moskow di negara-negara tersebut.

Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber energi terbanyak di dunia. Rusia mulai bangkit membangun kekuatan adidaya baru. Bahkan politik Rusia berhasil mereduksi kritikan Barat atas pemusatan kekuatan di Kremlin dan pelanggaran HAM di Chechnya. Mengingat energi adalah masalah internal, hingga kini Uni Eropa tidak dapat menyatukan kebijakan negara-negara anggotanya di sektor energi. Sampai detik ini, banyak negara anggota Uni Eropa yang tetap menandatangani kesepakatan energi dengan Rusia. Kondisi seperti ini kian meningkatkan bargaining power Rusia di hadapan negara-negara konsumen energinya.

Thomas Freedman, seorang jurnalis Koran New York Times berpendapat bahwa pengaruh Rusia di Eropa melalui energi lebih besar dibandingkan melalui Rusia rudal SS20. Para pengamat politik berpendapat krisis energi di Eurosia dalam setahun terakhir menunjukkan bahwa masalah ini berubah menjadi strategi yang sangat jitu. Bahkan perimbangan politik dan keamanan di kawasan sangat dipengaruhi oleh energi. Negara-negara Eropa menuding Rusia setiap tahun sengaja menyulut krisis energi bersamaan dengan tibanya musim dingin. Uni Eropa juga menuntut Rusia mematuhi ketetapan internasional di sektor energi. Dengan demikian, partisipasi perusahaan energi dalam pasar energi Rusia kian meningkat. Artinya, ketergantungan energi tidak akan terjadi secara sepihak melainkan dari dua pihak.

Namun, Rusia tidak semudah itu melepaskan kontrol sumber-sumber minyak dan gasnya kepada perusahaan-perusahaan Eropa. Sebaliknya, Rusia justru tengah mengincar pasar energi di Eropa. Para pemerhati berpendapat bahwa krisis energi Eurosia tidak akan mudah terselesaikan. Mencuatnya krisis energi antara Rusia dan Belarusia, memaksa Uni Eropa menetapkan kebijakan baru di bidang ini. Dalam strategi barunya, Uni Eropa mengimbau seluruh negara anggotanya untuk mereduksi ketergantungannya terhadap suplai energi dari Rusia dengan cara memilih jalur energi lain.

Saat ini, 50 persen energi Uni Eropa adalah hasil impor dan diperkirakan jumlah tersebut akan meningkat hingga 65 persen pada tahun 20030. Kebijakan Rusia di bidang energi membuat negara-negara Eropa mulai mengupayakan impor minyak dari negara-negara lain termasuk dari Timur Tengah. Di antara negara-negara Timur Tengah, Iran termasuk negara yang kaya sumber energi dan sudah membuka jalur ekspor minyak dan gasnya ke Eropa melalui Turki. Simpanan gas alam Iran adalah yang terbesar ke dua di dunia. Selain itu, sumber minyak Rusia sangat terbatas sementara Iran adalah negara kaya minyak ketiga dunia.