AS dan Perampokan Harta Kekayaan Rakyat Irak

Sebelum serangan AS ke Irak pada bulan Maret 2003, para pejabat negara ini menyebutkan berbagai macam alasan untuk menyerang. Alasan-lasan seperti kebradaan senjata-senjata pemusnah massal di Irak, keharusan penggulingan Saddam yag memimpin secara diktator dan mendukung terorisme. Kini setelah lewat hampir empat tahun penggulingan Saddam dan penjajahan Irak , terbukti bahwa di Irak tidak ada senjata kimia atau pembunuh massal apa pun, dan rezim Irak sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa teror 11 September. Dengan demikian tak diragukan bahwa gedung putih mengincar tujuan-tujuan lain dalam serangannya ke Irak. Tujuan-tujuan yang sebelum serangan ini pun sudah diungkapkan oleh sejumlah lembaga independen yang mengetahui duduk persoalan sebenarnya. Menurut mereka, dengan menjajah Irak, AS berniat mendirikan pangkalan di Timur Tengah, menguasai sumber-sumber minyak dan kekayaan bawah tanah lain di negara ini, serta memanfaatkan berbagai keuntungan yang datang dari perang ini.

Memperhatikan kinerja AS selama empat tahun di Irak menunjukkan bahwa tujuan terpenting serangan ke negara ini, ialah memperoleh berbagai keuntungan yang muncul dari agresi militer ini. Masalah ini lebih banyak muncul dari watak imperialis dan ketamakan negara-negara Barat yang mengikuti idiologi liberalisme. Dalam idiologi ini, mencari keuntungan sebesar mungkin dan kesenangan hidup sebanyak mungkin, merupakan pokok utama idiologi ini. Jika pelaku idiologi semacam ini adalah sebuah negara, maka akibatnya ialah munculnya fenomena penjajahan, imperialisme, dan perampasan kekayaan negara-negara lain. Oleh karena itu, dalam waktu beberapa abad lalu, berbagai sumber alam negara-negara dunia ketiga, telah dirampok dan dirampas oleh paa imperialis Eropa dan AS. Kini pun, sebagai pemimpin negara-negara liberalis Barat, AS tengah mempraktekkan ajaran idilogi ini dengan merampas kekayaan nasional rakyat Irak.

Sejak sebelum penjajahan Irak pada tahun 2003, berbagai perusahaan AS telah bersiap diri untuk hadir di Irak untuk mengeruk kekayaan dan dan fasilitas yang ada di negara ini. Akan tetapi mereka merahasiakan aksi perampokan ini sedapat mungkin, jangan sampai menimbulkan keraguan dan penentangan. Berkenaan dengan aktifitas luas berbagai perusahaan AS di Irak, majalah Global Politician, cetakan AS, menulis, "Sektor swasta AS memainkan peran aktif yang sangat luas di Irak, mulai dari penyediaan senjata bagi militer AS, penyediaan tenaga sipil, perbaikan jembatan, bendungan, hingga penyediaan alat-alat tulis dan perancangan program-program pendidikan bagi putra-putri Irak. Dari semua aktifitas tersebut,  mereka memperoleh bagian dari hasil-hasil yang dicapai oleh pasukan militer AS di Irak."

Dalam perang yang digelar oleh AS, biasanya perusahaan-perusahaan besar produsen senjata, adalah peneriman keuntungan terbesar. Perusahaan Lockheed Martin, produsen terbesar senjata-senjata berat di AS dan di seluruh dunia, dimana 80 persen transaksinya dilakukan dengan Departemen Pertahanan negara ini, sukses menjual berbagai macam senjata kepada Pentagon. Satu tahun sebelum serangan AS ke Irak, Lockheed sudah meneken kontrak dengan Pentagon dengan nilai sekitar 17 miliar USD, dimana perusahaan ini akan mempersiapkan senjata-senjata yang diperlukan oleh militer AS untuk menyerang Irak.

Dua perusahaan besar lainnya, yaitu Boeing dan Rayton, juga berusaha untuk tidak tertinggal dari pesta pora ini, sehingga kontrak-kontrak perusahaan boeing dengan Pentagon, di tahun 2005, mencapai lebih dari 16 miliar USD; sedangkan perusahaan Rayton berhasil menjual lebih banyak rudal-rudal Tomahawk dan Patriot kepada militer AS. Tentu saja, pada akhirnya, rakyat Irak jugalah yang menanggung semua biaya pembuatan dan pembelian senjata-senjata tersebut, yang kemudian digunakan untuk menghancur leburkan tanah air dan membunuhi sanak saudara mereka.

Perusahaan-perusahaan nonmiliter AS pun ikut hadir di meja yang menyajikan pesta pora merenggut kekayaan rakyat Irak ini, dan ikut pula menikmati bagian yang tidak kecil. Meskipun saat ini Irak terus menerus dirundung kerusuhan, dan kondisi seperti ini biasanya tidak disukai oleh para investor, namun berkat perlindungan yang diberikan oleh pasukan militer AS, berbagai perusahaan AS ini tetap saja meraup berbagai keuntungan di Irak. Sebagai contoh, penghasilan perusahaan "Irakta", yang merupakan pemasar telepon genggam terbesar di Irak, melompat dari 333 juta USD di tahun 2005, menjadi 530 juta USD di tahun 2006.

Sementara itu alokasi dana oleh pemerintah AS untuk rekonstruksi Irak, juga muncul sebagai topik menarik perhatian dan kontrofersif. Karena dalam perang yang kejam dan liar ini, selain membunuhi warga Irak, pasukan militer AS juga menghancurkan berbagai infrastruktur dan sarana-sarana umum negara ini, dan kini mengklain bahwa untuk membangun kembali semua yang telah mereka hancurkan ini, pemerintah AS telah mengalokasikan sekian miliar dolar. Padahal semua uang itu, dengan berbagai cara dan akal licik mereka, masuk ke kantong para pemilik perusahaan-perusahaan AS.

Belum lama ini telah diumumkan bahwa di masa Paul Bremer, yang sempat menjabat sebagai kepala pemerintahan AS di Irak, 9 hingga 10 miliar USD dari bujet 56 miliar USD rekonstruksi Irak, telah lenyap tak berbekas. Skandal yang sedemikian besar, mengisahkan adanya peran perusahaan-perusahaan besar AS yang bermain sulap dengan biaya yang sedianya dianggarkan untuk membangun kembali Irak itu. Selain itu, ketika perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan bermain sulap seperti itu terhadap bujet yang katanya dikeluarkan oleh negara mereka sendiri, maka bagaimana pula permainan sulap mereka terhadap harta kekayaan milik rakyat Irak.

Pada umumnya kontrak-kontrak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan AS di Irak, bersifat monopoli dan memberikan keuntungan besar sepihak. Berlawanan dengan kode etik internasional, kontrak-kontrak ini dibuat tanpa prses tender, dan hanya perusahaan AS dan sejumlah perusahaan Inggris yang mendapat peluang. Dalam kontrak-kontrak ini, asas kerahasiaan akan terjaga, dan sebagian besar kontrak tersebut behkan telah diteken sebelum agresi militer ke Irak.

Halliburton, perusahaan yang mendapat dukungan luas dari Dick Cheney, Wakil Presiden AS, adalah perusahaan yang paling aktif di bidang rekonstruksi Irak. Perusahaan swasta ini juga menjual dan menyediakan pelayanan-pelayanan di bidang militer. Bahkan cabang-cabang kecil perusahaan ini, ikut menekan sejumlah kontrak serba menguntungkan di Irak. Di bidang penyediaan layanan-layanan pendukung militer, termasuk pembuatan penjara, perusahaan Halliburton, meneken kontrak senilai 443 juta USD dengan Departemen Pertahanan AS, untuk menampung warga Irak lebh banyak dalam tahanan pasukan militer AS.

Bechtel, satu lagi perusahaan AS yang berkat hubungan dekatnya dengan sejumlah pejabat gedung putih, berhasil meneken beberapa kontrak di Irak, dan berhasil menggaet keuntungan bersih lebih dari 700 juta USD. Cukuplah kita ketahui bahwa pejabat kantor pengawas kontrak-kontrak rekonstruksi Irak, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan perusahaan Bechtel. Kontrak senilai 600 juta USD untuk rekonstruksi infrastruktur Irak, seperti bandara-bandara, jalan-jalan raya dan sistim-sistim saluran air dan listrik, ditangani secara khusus oleh perusahaan Bechtel.

Kini sudah empat tahun lewat, tapi tak satu pun dari sekian banyak kontrak itu yang sudah rampung dikerjakan. Perusahaan Dincrup, yang memiliki rapor merah dalam program rekonstruksi Bosnia, juga dilibatkan dalam rekonstruksi Irak. Personil perusahaan ini telah melakukan korupsi dan penyimpangan seks di Bosnia, tapi tak satu pun dari mereka yang dituntut karena kejahatan mereka itu. Kini mereka muncul lagi untuk membenahi kerusakan di Irak. Para pejabat Irak telah melimpahkan sebuah proyek yang sangat sensitif kepada perusahaan bersejarah hitam ini, yaitu merekonstruksi pasukan polisi Irak. Untuk melaksanakan tugas ini, mereka melibatkan pula para perwira dan pejabat militer rezim Ba'ats Irak, sehingga menimbulkan protes luas di tengah rakyat dan pejabat Irak saat ini.

Berbagai perusahaan lain AS juga meneken dan menangani proyek-proyek lain di Irak, yang sebagiannya memiliki posiis sangat sensitif. Program-program untuk membenahi urusan pendidikan, perbaikan di Departemen Kesehatan, juga pengelolaan bandara-bandara, kontrol terhadap seluruh program di bidang perminyakan dan pengelolaan kekayaan alam Irak, semuanya berada di tangan perusahaan-perusahaan AS, bekerja sama dengan pasukan militer negara ini. Dengan demikian, penjajahan Irak memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan militer dan nonmiliter AS. Mungkin untuk itulah AS tidak bersedia mengakhiri penjajahannya atas Irak.