Krisis Politik dan Keamanan di Irak

Rakyat Irak, tengah melewati situasi negaranya yang amat sensitif, penuh gejolak dan menentukan. Pada saat, ketidakamanan kian meluas, sementara korban dari rakyat Irak sendiri terus berjatuhan, kondisi politik negara ini pun tengah mengalami guncangan dan krisis. Akhir pekan lalu, dengan meledakanya empat bom mobil di dekat kota Mosul, di utara Baghdad, perhatian dunia kembali tertuju pada kian ganasnya fenomena terorisme di Irak.

Dalam serangan ini, lebih dari 800 orang tewas dan terluka. Ledakan bom ini merupakan aksi terorisme terbesar semenjak invasi AS di Irak pada tahun 2003. Sebelumnya, pada tanggal 7 Juli 2007  yang lalu, sebuah aksi terorisme di utara Baghdad mengakibatkan tewasnya 160 orang. Sementara pada tanggal 18 April yang lalu, ledakan bom di pasar Baghdad menewaskan 127 warga sipil Irak. Sebelum ini, kasus pembantaian kaum Syiah di distrik Shadr, di dekat Baghdad pada tanggal 23 Novemeber tahun lalu, merupakan tragedi terorisme paling berdarah sebelum kejadian terakhir di Mosul.

Sekarang ini, berita tentang tewasnya warga sipil Irak akibat keganasan aksi-aksi terorisme sudah menjadi berita sehari-hari dan seakan menjadi rutinitas warga Irak. Situasi kacau dan rusuh ini merupakan hasil dari terorisme yang terwujud semenjak invasi AS di Irak, bahkan fenomena ini semakin hari semakin mengganas. Aksi teror ini umumnya dilancarkan oleh dua kelompok radikal Irak.

Pertama, adalah kelompok Ba’ats Irak. Selama bertahun-tahun pemerintahan otoriter dan despotik Rezim Ba’tas berkuasa secara sewenang-wenang terhadap rakyat Irak, namun setelah tumbangnya Saddam dan invasi AS, mereka melakukan aksi balas dendam dan melancarkan pelbagai aksi kekerasan dan teror. Akibat aksi keganasan mereka ini, Izzat Ibrahim, Pemimipin partai Ba’ats menjadi burunon polisi internasional. Meski kelompok Ba’ats Irak telah sedemikian banyak menumpahkan darah rakyat Irak, namun tetap saja mereka berambisi untuk duduk kembali di pemerintahan Irak. Bahkan mereka masih berharap bisa menggalang kerjasama dengan kubu salafi dan AS.

Kelompok kedua adalah dari kalangan salafi ekstrim. Lantaran pandangan sempit dan sesat, mereka begitu gencar melancarkan aksi teror dan pembantaian terhadap warga muslim Syiah. Kebanyakan anggota kelompok ini berasal dari negara-negara tetangga Irak, khususnya Yordania, dan Arab Saudi. Mereka tidak hanya berambisi membantai warga muslim Syiah, tapi juga menghancurkan tempat-tempat suci kaum Syiah. Sejumlah analis politik menilai, aktifitas kelompok salafi ini didukung oleh pemerintahan Amman dan Riyadh. Bahkan tak lama sebelum ini, wakil AS di PBB, Zalmay Khalilzad, mengkritik keras peran negatif Arab Saudi di Irak. Namun demikian, kendati serangan kelompok salafi sering ditujukan kepada pasukan militer AS, namun sasaran utama mereka sejatinya adalah rakyat tak berdosa Irak.

Dengan melihat kembali situasi Irak sebelum invasi AS pada tahun 2003. Tampak jelas bahwa meski pada masa itu Irak berada dalam tekanan Rezim despotik Saddam Husein, namun saat itu tidak ditemui adanya gelombang teror dan pembantaian setiap hari seganas seperti sekarang. Sejatinya, kekacauan yang terjadi di Irak sekarang ini merupakan dampak dari invasi AS dan Inggris di Irak. Dengan demikian, bisa dikata bahwa penjajahan merupakan biang utama munculnya terorisme dan ketidakamanan yang terus berlanjut di Irak. Namun, AS sebagai pihak penjajah, bukan hanya tidak bertanggung jawab atas situasi kacau Irak, tapi bahkan melancarkan tuduhan palsu dan berupaya mengkambinghitamkan Iran dan Syria. Ironisnya, media-media masa Barat justru mendukung upaya AS tersebut dan berusaha menampilkan tudingan fiktif Washington sebagai kenyataan.

Meski demikian, sebagian besar pengamat politik berpendapat bahwa AS bukan hanya menebar potensi munculnya aksi-aksi teror, tapi bahkan menganggap AS sebagai dalang utama kerusuhan dan ketidakamanan di Irak. Banyak bukti dan data yang menguatkan dugaan mengenai hubungan intim Gedung Putih dengan kelompok-kelompok teroris Irak. Belakangan ini, Washington memberikan dukungannya secara terbuka kepada partai Ba’ats. Pemerintahan AS juga sempat beberapi kali mengadakan perundingan dengan faksi-faksi oposisi di Irak.

Sejumlah intelektual Barat pengkritik pemerintahan Bush, semacam Noam Chomsky menyebut AS sebagai teroris terbesar di dunia. Chomsky banyak mengungkap beragam kasus terorisme AS di pelbagai negara, dan membongkar hubungan gelap Lembaga Inteljen AS (CIA) dengan kelompok-kelompok teroris dan agen kudeta. Hingga kini pun sejumlah peneliti meyakini bahwa pemerintahan AS tidak hanya mengetahui rencana peledakan menara kembar WTC di New York pada tanggal 21 September 2001, tapi bahkan turut terlibat di dalamnya.

Karena itu, slogan perang melawan terorisme sejatinya merupakan kedok AS untuk menutupi aksi legalnya di berbagai negara, termasuk di Irak. Tujuan AS merancang slogan ini, pada dasarnya merupakan upaya Washington untuk memperluas hegemoninya di seluruh dunia dan menjarah kekayaan bangsa-bangsa lain. Sebagaimana langkah AS selama ini di Irak yang tengah gencar-gencarnya menguras minyak dan kekayaan Irak.

Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pertemuannya dengan PM Irak, Nouri Al-Maliki baru-baru ini, menegaskan bahwa bencana terbesar Irak saat ini adalah kehadiran pasukan penjajah di negeri ini. Menurut beliau, “Kehadiran pasukan penjajah dan sikap abai mereka terhadap tanggung jawabnya merupakan faktor utama dibalik permasalahan, kesulitan dan pembantaian yang terjadi di Irak saat ini. AS lewat kedutaannya di Baghdad dan agen-agen inteljennya selalu berusaha mencampuri urusan militer, politik, dan keamanan di Irak”.

Seiring dengan kian mengganasnya aksi-aksi teror terhadap warga Irak, upaya politik untuk menjatuhkan pemerintahan Nouri Al-Maliki juga tengah gencar diusahakan. Kendati upaya politik ini mengusung klaim untuk membela hak-hak kaum Sunni, namun sebenarnya mereka hanya ingin menciptakan kekacauan di tubuh pemerintahan hasil pilihan rakyat Irak. Padahal ujung-ujungnya pun, hal itu justru bisa merugikan warga Sunni Irak. Baru-baru ini, kelompok Al-Tawaffuq dan Front Al-Iraqiyah, meyatakan mundur dari Kabinet Nouri Al-Maliki. Meskipun sebagian anggota kedua kelompok ini masih bertahan di pemerintahan, namun diambilnya keputusan ini pada situasi Irak seperti sekarang, bertentangan dengan kepentingan nasional negara ini. Sebagian besar para pemerhati politik meyakini bahwa langkah pengunduran kedua kelompok ini sejatinya merupakan salah satu konspirasi AS dan sejumlah negara-negara Arab penentang Pemerintahan Al-Maliki.

Kendati terdapat banyak tekanan yang berupaya menjatuhkan pemerintahan Nouri Al-Maliki. Namun PM Irak ini menegaskan akan tetap teguh mempertahankan kabinetnya. Untungnya, dukungan luas rakyat dan partai-partai besar Irak terhadap pemerintahan Al-Maliki, masih memberikan banyak harapan bagi Nouri Al-Maliki untuk menyelesaikan persoalan keamanan di negaranya.

Tak lama sebelum ini, pada tanggal 9 Agustus yang lalu, dua partai utama Syiah, yaitu: Majles Tinggi Revolusi Islam Irak dan Partai Dakwah Irak menandatangani kesepakatan bersama dengan dua partai besar kelompok Kurdi Irak, yaitu: Partai Demokrat Kurdistan dan Partai Persatuan Nasional, untuk mendukung pemerintahan Nouri Al-Maliki. Sementara itu, Faksi Shadr yang sebelumnya sempat keluar dari parlemen dan pemerintahan Irak, kini masuk kembali ke kursi parlemen dan pemerintahan. Mereka mendesar pasukan militer AS untuk segera hengkang dari Irak.