Pekan lalu, perdebatan mengenai perang Irak menjadi isu utama media masa dan kalangan poltik di AS. Presiden AS, George W. Bush di hadapan para veteran militer AS menyatakan bahwa penarikan mundur pasukan militer AS dari Irak hanya akan menjadikan nasib AS seperti masa perang Vietnam. Upaya ini sengaja ditempuh Bush untuk meredam gejolak penentangan terhadap politik perang Bush yang kian memanas belakangan ini. Presiden juga mengajak rakyatnya untuk lebih sabar dan tabah menghadapi perang yang terus berlanjut. Namun pengibaratan Bush yang menyandingkan perang Irak laksana perang Vietnam, tentu saja memantik gelobmang protes baru dari para lawan-lawan politik Bush. Herry Reid, Pemimpin Kubu Demokrat di Dewan Senat AS, seraya menampik analogi Bush tersebut, ia juga mendesak Bush untuk menerapkan politik yang bertanggung jawab terhadap persoalan Irak. Ia dan partainya menuntut Bush untuk segera menentukan jadwal penarikan mundur pasukan AS dari Irak.

Sementara itu, kubu Republik yang dikenal sebagai pendukung utama Gedung Putih memilih bersabar hingga dirilisnya laporan evaluasi terbaru mengenai kondisi Irak pasca penambahan pasukan AS di Irak. Rencananya, laporan ini akan diumumkan oleh Dubes AS di Baghdad dan Panglima Militer AS di Irak, bulan September ini. Namun, riak-riak pesimis mengenai keberhasilan strategi penambahan personil militer AS di Irak mulai muncul ke permukaan. Ryan Crocker, Dubes AS di Baghdad, pekan kemarin menyatakan bahwa situasi Irak saat ini amat mengakhawatirkan. Penegasan ini sejatinya merupakan sinyal atas kegagalan strategi baru Gedung Putih di Irak.

Pekan lalu, pemerintahan Nouri Al-Maliki menjadi sasaran serangan mulut para petinggi partai Demokrat AS. Hillary Clinton, Kandidat unggulan Demokrat dalam pemilu presiden AS tahun 2008, secara terang-terangan mendesak PM Irak, Nouri Al-Maliki untuk mundur dari posisinya. Begitu juga dengan Carl Levin, Ketua Komisi Urusan Pelayanan Militer AS di Dewan Senat menegaskan, apabila Nouri Al-Maliki tak lagi mampu menangani persoalan negerinya, maka pemerintahan Irak harus diubah. Para analis politik menilai, rangkaian ancaman yang diarahkan kubu Demokrat kepada pemerintahan Irak saat ini merupakan upaya untuk menampilkan partainya sebagai partai yang aktif dalam kancah politik terkini.

Selama lima tahun belakangan, kubu Demokrat hanya menerapkan politik pasif terhadap invasi AS ke Irak. Bahkan mereka gagal memaksa Gedung Putih untuk menetukan jadwal penarikan mundur pasukan militer AS dari Irak. Kini, Demokrat mulai berupaya mengambil peran untuk merubah struktur politik Irak. Pasalnya, mereka yakin laporan Gedung Putih pada bulan September nanti akan menuai kegagalan. Apalagi, secara prinsip, puak-puak Demokrat tak bergitu peduli dengan persatuan politik di Irak. Mereka lebih mendukung Irak yang terpecah belah.

Hanya 48 jam setelah Presiden George W. Bush menganggap bahwa penarikan mundur pasukan AS dari Irak akan menjadikan nasib AS sama seperti pasca perang Vietnam, salah senator terkemuka kubu Republik segera mendesak ditariknya 50 ribu tentara AS dari Irak. Senator John Worner, Mantan Ketua Komisi Pelayanan Angkatan Bersenjata di Dewan Senat, menyatakan, "Presiden AS setidaknya harus mengeluarkan 50 ribu pasukan AS dari Irak". Worner menyebut keputusannya ini sebagai sinyal politik bagi Pemerintahan Nouri Al-Maliki untuk mengamalkan tanggung jawab dan tugas keamanan di Irak. Para pengamat politik percaya, tuntutan Worner tersebut sebagai petanda adanya friksi yang amat tajam di antara pendukung Gedung Putih terkait persoalan perang Irak.

Tampaknya, gelombang pesimisme ini tidak hanya berkuatat di kalangan politisi, tapi merembet juga hingga di lingkungan militer AS. Terakhir terdengar kabar bahwa Ketua Staf Gabungan Militer AS di Irak, Jend. Petraeus, melayangkan permohonan kepada Bush untuk menyetujui rencana pengurangan pasukan AS di Irak. Tapi sampai saat ini, Gedung Putih masih belum memberikan jawaban. Belakangan para komandan militer AS di Irak melaporkan semakin buruknya tekanan mental yang dihadapi oleh tentara AS di Irak. Masalah ini bahkan berujung pada kian tingginya angka bunuh diri dan lari dari tugas di kalangan serdadu-serdadu AS.

Sementara itu, dengan dirilisnya laporan mengenai kinerja CIA pada pekan kemarin, sempat memicu kembali silang pendapat mengenai tanggung jawab agen-agen inteljen AS dalam peristiwa 11 September. Sejak tahun 2005 hingga kini laporan ini tetap dirahasiakan. Dalam laporan itu disebutkan bahwa para pejabat CIA sebelumnya tidak menjalankan tugasnya dalam menghadapi ancaman terorisme. Namun serangan kritikan lebih banyak diarahkan kepada ketua CIA masa itu, George Tenet yang tak mampu merancang dan menerapkan program khusus untuk menumpas jaringan Al-Qaeda. Meski tragedi 11 September telah lima tahun berlalu, namun sampai saat ini tanggung jawab agen-agen inteljen dan lembaga keamanan AS masih belum jelas. Sejumlah analis politik menilai, AS memang sengaja tidak menumpas secara total jaringan Al-Qaeda. Sebab, AS masih memerlukan musuh buatan semacam Al-Qaeda untuk merealisasikan ambisi poltik unilaterlanya di kancah global.

Pekan lalu digelar sidang pengadilan Stephan Jordan terkait kasus penyiksaan di penjara Abu Ghuraib, Irak. Di masa terungkapnya skandal penyiksaan penjara Abu Ghuraib, Jordan merupakan petugas introgasi di penjara Abu Ghuraib. Meski foto Jordan belum pernah terpampang dalam berbagai foto penyiksaan di penajara tersebut. Namun ia tetap diyakini terlibat karena telah memberikan kesempatan hingga memunculkan kasus penyiksaan ini. Terbongkarnya skandal penyiksaan dan sadisme penjara Abu Ghuraib telah memantik gelombang kebencian masyarakat internasional yang cukup luas terhadap pemerintah AS. Sejauh ini para serdadu militer AS yang terlibat skandal ini, mengaku bahwa penyiksaan mental dan fisik secara sadis terhadap para tahanan Abu Ghuraib merupakan perintah dari para pejabat militer yang lebih tinggi di Pentagon dan Gedung Putih. Namun hingga kini, proses pengadilan ini hanya terbatas pada kalangan militer AS tingkat menengah dan bawah. Pasalnya, Washington khawatir kasus ini bisa merembet hingga ke Gedung Putih dan Pentagon.

Akhirnya, pekan lalu, Dewan Senat memanggil para pejabat senior ekonomi Pemerintahan AS guna memberikan keterangan mengenai krisis terbaru yang terjadi di bursa saham AS. Dalam sidang dengar pendapat Komisi Perbanklan dan Perumahan di Dewan Senat, Ketua Bank Sentral AS, Ben Barnanke dan Menteri Keuangan AS, Hanry Paulson, berjanji akan mengembalikan stabilitas di pasar saham. Krisis moneter yang terjadi di pasar uang AS belakangan ini, dipicu oleh melorotnya harga saham perusahaan properti di AS lantaran permasalahan kredit rumah sub prime, yang memaksa beberapa lembaga kredit gulung tikar. Krisis ini bahkan menjalar hingga ke sejumlah bursa saham utama dunia. Kepala Komite Perbankan Senat, Chris Dodd, mengatakan satu juta atau lebih orang bisa kehilangan rumah mereka akibat kenaikan suku bunga kredit rumah mereka. Dodd mendesak Bank Sentral agar membantu pemilik rumah yang terkena musibah ini dan menyelamatkan mereka dari kebangkrutan, serta menggunakan semua perangkat yang dimilikinya untuk mengurangi dampak krisis finansial ini.

KE INDEX