|
Kesediaan Eropa Untuk Berunding Dengan Iran
Ankara, ibu kota Turki, pekan lalu menjadi tuan rumah perundingan Dr Ali
Larijani, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, dan Javier
Solana, Penanggung Jawab Politik Luar Negeri Uni Eropa. Ini adalah
pertemuan pertama kedua belah pihak, sejak keluarnya resolusi DK PBB
1747 anti Iran.
Resolusi 1747 dikeluarkan pada bulan Maret, dan berdasarkan resolusi
politik dan ilegal ini, Iran diberi kesempatan hingga tanggal 23 Mei
untuk menghentikan pengayaan uranium, atau jika tidak maka ada
kemungkinan ia harus menghadapi sanksi-sanksi yang lebih luas dan lebih
berat lagi. Putaran baru perundingan Iran dan Uni Eropa, berkenaan
dengan masalah nuklir, dimulai lagi berdasarkan usul dari Javier Solana.
Iran dan Uni Eropa, sebelum memulai perundingan di Ankara, telah
menjelaskan satu poin, yang bahwa tujuan perundingan kedua belah pihak
ialah mencari kesepakatan Iran dan Eropa tentang kondisi-kondisi yang
memungkinkan dimulainya secara resmi perundingan-perundingan Nuklir.
Ali Larijani, Dewan Tinggi
Keamanan Nasional Iran, sebelum berangkat ke Turki, menegaskan bahwa ia
berharap pihak Uni Eropa akan mengajukan usul-usul baru berkenaan dengan
masalah nuklir Iran. Para pejabat tinggi RII, setelah keluarnya resolusi
1747, berkali-kali menekankan bahwa aktifitas nuklir sipil Iran tidak
mungkin ditarik ke belakang; dan jika Barat berminat menyelesaikan
perselisihan ini lewat jalur diplomatik, maka mereka harus merevisi
politik mereka berkenaan dengan masalah nuklir Iran. Melihat sikap Iran
yang transparan dan tegas dalam masalah aktifitas nuklirnya, maka sudah
pasti tidak dapat dikatakan bahwa dengan harapan terjadi perubahan dalam
aktifitas nuklir Iran, Uni Eropa meminta perundingan kembali dengan
Iran. Untuk dapat ditanyakan, dengan motifasi apakah, dengan untuk
mencapai tujuan yang manakah, Uni Eropa meminta untuk kembali
berundingan dengan Iran?
Untuk mengenal alasan-alasan
kecenderungan Uni Eropa untuk memulai kembali perundingan nuklir dengan
Iran, harus diperhatikan suatu realitas, bahwa perundingan-perundingan
yang telah berjalan selama hampir tiga tahun, antara Iran dan Troika Uni
Eropa, yang terdiri dari Perancis, Jerman dan Inggris, yang sempat
berjalan dengan baik, pada akhirnya membentur jalan buntu akibat
usaha-usaha destruktif AS. Setelah itu pun, akibat tekanan-tekanan AS,
berkas nuklir Iran diseret ke DK PBB. Dengan pengalaman ini Eropa
memahami bahwa keterlibatan DK PBB ke dalam masalah nuklir Iran, bukan
hanya tidak membantu sedikit pun penyelesaian masalah ini, bahkan
semakin memperumit. Selain itu, Eropa yang merupakan pihak utama lawan
runding Iran, kini telah termarginalkan, dan hanya menjadi penonton yang
hanya harus bertepuk tangan, menyaksikan tingkah polah ilegal AS dalam
menangani masalah nuklir Iran.
Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa tanpa perlu mengakui kesalahan langkahnya dalam menangani masalah
nuklir Iran, Uni Eropa berusaha keluar dari tekanan-tekanan gedung putih
dalam masalah ini, tanpa membuat marah negeri Paman Sam ini, dan
menempatkan perundingan sebagai prioritas. Uni Eropa melihat dengan
jelas bahwa AS secara lahiriyah mendukung penyelesaian masalah nuklir
Iran lewat jalan damai. Akan tetapi, dengan menggunakan DK untuk
mengeluarkan resolusi demi resolusi anti Iran, AS tengah berjalan menuju
ke arah benturan-benturan yang semakin keras dengan Iran. Negara-negara
Eropa memandang benturan-benturan nondiplomatik ini sebagai sesuatu yang
berbahaya. Pandangan ini sepenuhnya logis, dan RII pun meyakini bahwa
sikap-sikap keras dalam masalah nuklirnya, akanmerugikan semua pihak.
Selain itu, Eropa, tentu saja
kecuali Inggris, kini tengah mencemaskan dampak-dampak kontinyuitas
penjajahan atas Irak oleh AS, dan menyadari bahwa segala macam serangan
militer baru oleh AS di Timur Tengah dan Teluk Persia, terutama jika RII
menjadi sasarannya, pasti akan mendatangkan dampak-dampak yang sangat
tragis. Untuk itu, selain menyeru Iran untuk menerima resolusi-resolusi
DK, Uni Eropa berusaha membuka jalan dialog dengan Iran. Ajakan
Penanggung Jawab Politik Luar Negeri Uni Eropa kepada Lari Jani,
Perunding Senior Masalah Nuklir Iran, untuk memulai lagi perundingan,
merupakan bukti kebenaran pandangan tersebut. Terutama jika dilihat
bahwa Solana tidak menyebut-nyebut penghentian atau penundaan pengayaan
uranium sebagai prasyarat dimulainya perundingan.
Ali Larijani, Sekretaris Dewan
Tinggi Keamanan Nasional Iran, hari Rabu lalu, di awalkedatangannya di
Ankara untuk berunding dengan Javier Solana, berkata, "Prasyarat-prasyarat
tak logis, yang diajukan oleh Barat, dalam masalah nuklir Iran, telah
memandulkan usaha-usaha diplomatik untuk penyelesaian masalah ini secara
damai." Larijani juga berkata, bahwa ia datang ke Ankara untuk
mendengarkan usulan-usulan baru Uni Eropa. Di akhir putaran pertama
perundingan di Ankara, Larijani dan Solana menilai perundingan ini
konstruktif, dan mengatakan bahwa dalamwaktu dua minggu mendatang,
mereka akan menindaklanjuti perundingan ini.
Ali Larijani dan Javier Solana,
masih belum bersedia berbicara secara terperinci tentang perundingan
mereka, sementara Solana hanya menyatakan harapannya bahwa perundingan
nuklir Iran dan Uni Eropa ini akan semakin meningkat dari segi isinya.
Sedangkan Larijani, dalamsebuah konferensi pers di Ankara, mengatakan,
bahwa ia telah mencapai kesamaan pandangan dengan Solana dalam ebberapa
masalah. Beliau mengatakan, pemberlakuan pengawasan Badan tenaga Atom
Internasional (IAEA) terhadap aktifitas nuklir Iran, dan dialog dalam
kerangka UU internasional, akan merupakan peluang yang ideal
untukpenyatuan pandangan kedua belah pihak.
Pernyataan-pernyataan Larijani
mengandung makna yang jelas, yaitu jika UU internasional dijadikan
sebagai tolok ukur, maka RII berhak melanjutkan semua aktifitas nuklir
sipilnya, termasuk pengayaan uranium, di bawah pengawasan IAEA. Akan
tetapi Uni Eropa dan AS, hingga kini masih mengambil jarak yang jauh
dari sikap bersedia menerima Iran sebagai satu kekuatan nuklir serta
mengakui hak legal Iran untuk mendayagunakan energi nuklir tujuan damai.
Jika Uni Eropa berniat mengulangi pengalaman kegagalan 30 bulan
perundingan tanpa hasil dengan Iran, maka jarak tersebut akan semakin
melebar.
Dalam jarak yang tidak lama
setelah perundingan Larijani dan Solana di Ankara, berbagai media massa
Barat dan sumber-sumber diplomatik yang pada umumnya tidak mau
menyebutkan nama mereka, menebak-nebak isi perundingan kedua belah pihak.
Kantor berita Perancis mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Larijani,
Solana mengajukan usul berdasarkan rancangan Swiss. Baru-baru ini
rancangan Swiss menjadi bahan pembahasan berbagai lembaga politik dan
berita Barat. Dalam rancangan tersebut, diusulkan penundaan dua pihak
selama 30 hari. Yang dimaksud ialah, bahwa selama 30 hari itu, Iran
menunda pengembangan aktifitas nuklirnya, dan DK pun tidak akan
menindaklanjuti peningkatan sanksi-sanksi terhadap Iran.
Rancangan Swiss dibangun
berdasarkan usulan Muhammad ElBaradei, Dirjen IAEA, beberapa waktu lalu.
Dalam usulannya itu ElBaradei meminta agar Iran menghentikan pengayaan
uraniumnya, dan imbalannya, kelompok 5+1 pun akan menunda pemebrlakuan
sanks-sanksinya terhadap Iran. Menanggapi usulan ini, Iran menyebutnya
sebagai permintaan sepihak dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan
bersedia menerima rancangan apa pun yang memintanya menghentikan proses
pengayaan uranium. Argumentasi Iran sangat jelas dan berpijak pada dasar
yang sangat logis. Pendayagunaan energi nuklir tujuan damai, terutama
pengayaan uranium, adalah hak legal Iran sebagai anggota NPT yang baik
dan setia. Akan tetapi resolusi-resolusi DK PBB anti Iran, telah disusun
dan disahkan berdasarkan pada tujuan-tujuan politik AS, yang ilegal jika
dilihat dari sudut pandang UU internasional.
Dengan demikian jelas sekali bahwa
jika Uni Eropa menjadikan rancangan Swiss sebagai dasar untuk menggelar
lagi perundingan dengan Iran, maka perundingan ini tidak akan menelurkan
hasil-hasil yang diinginkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali
Larijani dan Javier Solana di Ankara, dari perundingan dua hari mereka
ini masih belum dapat dicapai hasil yang menenutkan. Akan tetapi, secara
umum, minat Uni Eropa untuk memulai perundingan guna menyelesaikan
masalah nuklir, dapat dikatakan sebagai langkah pertama untuk mencegah
politik-politik unilateral, atau mungkin militerisme AS, berkenaan
dengan masalah nuklir ini. Upaya seperti ini, pada akhirnya, juga akan
menguntungkan Uni Eropa.
|