Persiapan Resolusi Baru Anti Iran Oleh AS

Muhammad ElBaradei, Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional, menyebarkan laporannya berkenaan dengan aktifitas nuklir Iran, pekan lalu, di markas Badan Tenaga Atom INternasional (IAEA) di Wina, juga di markas PBB di New York. Laporan ini diserahkan ke Gewan Gubernur dan para anggota DK PBB, 60 hari setelah ratifikasi resolusi ilegal nomor 1747, tentang aktifitas nuklir damai Iran.

Dalam resolusi 1747 DK PBB, telah diminta kepada Dirjen IAEA untuk memberikan laporan, setelah 60 hari sejak keluarnya resolusi tersebut, dari hasil terakhir inspeksi para inspektor lembaga atom ini di situs-situs nuklir Iran. Karena tekanan-tekanan AS, DK meminta kepada RII agar menunda aktifitas-aktifitas nuklirnya, terutama pengayaan uranium. Untuk itu, perhatian utama laporan ElBaradei terpusat kepada pengayaan uranium di Iran. Tentu saja, dalam laporan terbarunya ini, ElBaradei menuli sbahwa dalam pemeriksaannya yang dilakukan berkali-kali di pusat-pusat aktifitas nuklir Iran, sama sekali tidak ditemukan penyimpangan yang mengarah kepada kepentingan militer. Penekanan Dirjen IAEA tentang bahwa tidak terdapat tanda-tanda penyimpangan tersebut seharusnya merupakan dukungan dan pembenaran status sipil seluruh aktifitas tersebut. Akan tetapi ElBaradei mengklaim bahwa lembaganya tidak dalam posisi membenarkan status sipil aktifitas nuklir Iran ini.

Kontradiksi semacam ini juga sering kali terlihat dalam laporan-laporan ElBaradei sebelum ini. Terulangnya masalah ini dalam laporan-laporan ElBaradei, bukanlah kebetulan, tapi merupakan langkah yang telah diperhitungkan, dalam rangka membuka jalan bagi AS dan para sekutunya agar dapat memberlakukan tekanan yang lebih berat kepada Iran. Untuk itulah, segera setelah keluarnya laporan ElBaradei ini, para pejabat AS telah memulai usahanya menggunakan laporan tersebut sebagai jalan untuk mengesahan resolusi baru anti Iran. Sehari setelah keluarnya laporan tersbeut, George Bush, Presiden AS, mengulangi tuduhan bahayanya Iran setelah menguasai senjata-senjata nuklir, dan meminta peningkatan sanksi-sanksi terhadap Iran. Tom Ceassy, Jubir gedung putih juga berkata, masyarakat dunia harus memaksa Iran menghentikan pengayaan uraniumnya dengan meningkatkan sanksi-sanksi politik dan ekonomi. Zalmay Khalil Zad, Wakil AS di PBB mengakui bahwa upaya-upaya AS untuk mencegah pengayaan uranium Iran tidak membuahkan hasil. Untuk itu ia mengusulkan peningkatan tekanan terhadap Iran.

Tak satu pun dari para pejabat AS yang menaruh perhatian kepada laporan ElBaradei yang menekankan status nonmiliter esensi dan tujuan program-program nuklir RII. Bagi Barat, satu kalimat dalam laporan ElBaradei yang berbunyi "Lembaga ini (yaitu IAEA) tidak dapat memastikan status sipil aktifitas-aktifitas nuklir Iran" sudah sangat cukup untuk mencari jalan pengesahan resolusi baru anti Iran. Pengalaman membuktikan bahwa lembaga-lembaga dunia, perjanjian dan peraturan-peraturan yang telah diakui di tingkat internasional, akan dihormati oleh AS selama semua itu tidak bertabrakan dengan ambisi-ambisi politik dan ekonomi negara ini. Pandangan sepihak gedung putih ini mencakup pula IAEA dan Dirjennya. Berdasarkan pandangan ini pula, maka dari seluruh laporan Dirjen IAEA yang mencapai empat halaman itu, hanya sepotong kalimat itulah yang dipegang oleh AS dan sekutunya untuk mengulang tuduhan bahayanya program nuklir Iran. AS bahkan meminta kepada ElBaradei untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernytaan tak resmi sekalipun, yang bertentangan dengan upaya-upaya Washington untuk mencegah Iran dari hak legalnya memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan-tujuan damai.

Dalam sebuah wawancara dengan koran AS New York Times, Dirjen IAEA berkata, Barat harus bertindak logis menghadapi realitas bahwa Iran telah berhasil menguasai teknologi pengayaan uranium. Menurut ElBaradei, dengan telah dioperasikannya instalasi pengayaan uranium di Iran, maka tuntutan Barat agar Iran dicegah dari teknologi ini, telah kehilangan obyektifitasnya; dan yang seharusnya dilakukan sejak saat ini ialah upaya mencegah Iran untuk mencapai produksi bahan bakar nuklir skala industri. Segera setelah wawancara ElBaradei dengan New York Times ini, wakil-wakil AS, Inggris dan Perancis, menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan Dirjen IAEA itu tidak ada gunanya, dan dalam pertemuan dengannya, mereka meminta penjelasan dari ElBaradei. Reaksi cepat para pejabat Barat terhadap pernyataan ElBaradei mengindikasikan bahwa AS dan sejumlah negara Eropa menginginkan penghentian sepenuhnya aktifitas nuklir Iran, dan menjadikan tuduhan bahayanya aktifitas nuklir Iran ini sebagai alasan untuk menyukseskan tujuan mereka.

Dr Ali Larijani, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, yang juga berperan sebagai juru runding senior dalam masalah nuklir Iran, dalam reaksinya terhadap laporan Dirjen IAEA, mengatakan, bahwa laporan ini mendukung kenyataan bahwa aktifitas nuklir Iran berada dalam kerangka UU internasional dan tidak ditemukan bukti apa pun yang menunjukkan adanya penyimpangan. Seraya menyinggung penekanan laporan Dirjen IAEA tentang status nonmiliter aktifitas nuklir Iran, Larijani berkata, penemuan-penemuan para investigator IAEA menjelaskan bahwa langkah DK PBB dalam menghadapi masalah nuklir Iran bersifat tendensius dan politis, yang mengabaikan pandanan-pandangan yang ebrsifat spesialis dan teknis. Sebagaimana disebutkan dalam laporan ElBaradei, IAEA dapat melanjutkan tugasnya mengawasi aktifitas nuklir Iran dengan kerjasama negara ini dan hingga kini pun para petugas lembaga ini selalu meperoleh kerjasama Iran yang transparan serta jujur.

Ali Asghar Sulthaniyeh, Wakil Iran di IAEA juga menilai laporan ElBaradei meliputi poin-poin positif, yang jika dieprhatikan akan dapat membuka jalan penyelesaian masalah nuklir Iran. Menurutnya, laporan ElBaradei menekankan realitas bahwa seluruh aktifitas nuklir Iran berjalan di bawah pengawasan IAEA, dan pemeriksaan-pemeriksaan oleh para ahli lembaga ini di pusat-pusat nuklir Iran tidak pernah terhenti. Setelah menyebarnya laporan ElBaradei, diumumkan bahwa para wakil kelompok 5+1 (yaitu lima negara anggota tetap DK PBB ditambah Jerman) akan segera memulai pertemuan-pertemuannya untuk membahas masalah nuklir Iran. Dikatakan bahwa dalam sidang mendatang G-8, yaitu delapan negara industri maju, di Jerman, juga akan membicarakan masalah nuklir ini. Sementara itu, Uni Eropa, yang merupakan pihak berpengaruh dalam diplomasi Barat berkenaan dengan aktifitas nuklir Iran, memusatkan pandangannya kepada perundingan larijani dan Solana.

Ali Larijani, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, dan Javier Solana, Ketua Politik Luar Negeri Uni Eropa, akan bertemu pada tanggal 31 Mei. Tempat pertemuan hingga kini belum dipastikan. Akan tetapi ada kemungkinan Madrid, ibu kota Spanyol, akan menjadi tuan rumah putaran baru pertemuan Larijani dan Solana. Berbagai lembaga berita dan politik Barat mengatakan bahwa Uni Eropa menunda pengambilan keputusan mereka untuk langkah selanjutnya dalam masalah ini, hingga setelah jelasnya hasil-hasil perundingan mendatang, Larijani dan Solana ini. Untuk itu kedua belah pihak berharap bahwa perundingan mereka nanti akan meberikan hasil-hasil positif.

Sikap Iran berkenaan dengan masalah nuklir sangat jelas dan transparan, berdasarkan UU yang berlaku. Iran meyakini bahwa keanggotaan suatu negara dalam NPT, telah memberikan hak-hak kepada negara tersebut, sekaligus beberapa kewajiban. As dan beberapa negara Barat meminta kepada Iran agar memenuhi janji-janjinya yang tertuang dalam NPT, akan tetapi Iran juga harus melepaskan hak-haknya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini. permintaan Barat dari Iran ini adalah bukti nyata adanya diskriminasi atau aprtheid dalam masalah nuklir. Sudah barang tentu, jika tekanan-tekanan AS menghasilkan keluarnya resolusi baru lagi anti Iran, di DK, maka Iran tidak akan menerimanya.