AS, Penentang Sejati Kemerdekaan Bangsa-Bangsa Lain

Abad dua puluh merupakan era paling bersejarah bagi negara-negara terjajah. Ada banyak negara yang dulunya terpasung rantai kolonialisme Barat, merdeka dan meraih kebebasannya di penghujung abad ini. Fenomena ini kian menggajala dipermukaan sejarah, ketika kekuatan negara-negara kolonialis seperti Inggris, Perancis, Italia dan Jepang kian terseok-seok akibat deraan Perang Dunia II. Namun ironisnya, kemerdekaan yang mereka raih hanyalah kemerdekaan semu. Mereka hanya lepas dari jeratan kolonialisme klasik. Tapi tak mampu lepas dari kejamnya penjajahan modern yang begitu menyusup lunak hingga ke alam pikiran mereka. Meski sudah bertahun-tahun mereka proklamasikan kemerdekaan negaranya, namun hingga kini seajatinya, politik mereka, ekonomi dan kebudayaan mereka masih terikat dengan imperialisme global. Naifnya lagi, hanya sedikit saja yang mau berjuang untuk lepas dari jeratan penjajahan modern. Itupun mereka harus menghadapi tekanan dan politik desktruktif negara-negara adidaya, semacam AS.

Tampaknya, sejak awal Barat sengaja memberikan kemerdekaan semu kepada negara-negara jajahannya. Barat sudah mempersiapkan cara yang lebih cerdik dan pelik untuk menjarah kekayaan alam negara-negara dunia ketiga. Strategi ini lebih di kenal dengan istilah neokolonialisme. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa Barat, khususnya AS begitu menentang kemerdekaan sejati negara-negara dunia ketiga? Hampir-hampir mustahil, negara-negara kolonialis bisa menerima kemerdekaan mutlak negara-negara jajahannya. Washington tak pernah sudi negara-negara lain menerapkan kebijakan nasionalnya lepas tanpa campur tangan AS. Dengan kata lain, Gedung Putih tak pernah tahan melihat kepentingan haramnya terancam di berbagai penjuru dunia.

Dari perspektif politik, keberadaan negara yang independen dan lepas dari ikatan imperialisme global merupakan pilot percontohan bagi negara-negara lain yang masih menjadi korban penjajahan modern. Kian bertambahnya jumlah negara-negara yang mandiri dan terjalinnya hubungan politik dan ekonomi yang makin dekat di antara mereka merupakan ancaman berbahaya bagi AS. Tak aneh jika Washington berupaya keras menggagalkan hubungan dekat di antara negara-negara independen, semacam Republik Islam Iran, Syria, Venezuela, dsb. Di lain pihak, Barat juga semakin khawatir dengan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara dunia ketiga. Pasalnya, setiap kemajuan ekonomi dan politik yang diraih negara-negara ini, merupakan gerakan yang bisa mengikis kekuatan ekonomi neokolonialisme Barat. Bahkan, belakangan ini, AS telah berani secara terbuka menentang kemajuan iptek dan ekonomi Iran dan sejumlah negara berkembang lainnya.

Kendati demikian, kemerdekaan yang paling membahayakan bagi para penjajah adalah kemerdekaan berpikir dan budaya negara-negara dunia ketiga. Kesadaran dan kedewasaan kultural bangsa-bangsa lain, merupakan halangan terbesar bagi proyek eksploitasi Barat. Karena itu, AS berupaya memasung pemikiran dan budaya bangsa-bangsa lain lewat berbagi cara, khususnya dengan memanfaatkan media masa. Mereka berusaha melalaikan rakyat negara-negara lain dari hiruk-pikuk realita penjajahan dan proyek eksploitasi kekayaan alam dunia ketiga dengan persoalan fiksi. Salah satu tuga utama media masa Barat adalah memadamkan semangat perjuangan melawan ketidakadilan dan imperialisme di negara-negara berkembang. Karena itu, media-media Barat gencar menampilkan Islam secara negatif dan miring, lantaran Islam adalah agama penyeru keadilan dan anti kezaliman. Mereka berusaha keras menampilkan ideologi dan kultur Barat sebagai alternatif tunggal.

Motif lain dari sikap penentangan AS terhadap kemerdekaan sejati negara-negara lain adalah guna mencegah kemandirian dan kemajuan sejati bangsa-bangsa dunia ketiga. Pasalnya, apabila demokrasi dan kedaulatan rakyat masih belum terwujud, maka kemajuan negara di berbagai bidang tidak akan mungkin terwujud. Noam Chomsky, seorang pemikir dan kritikus AS dalam artikelnya di majalah Z menulis, “Dalam sejarah kontemporer, demokrasi dan kemajuan memiliki musuh bersama yaitu tidak adanya kemerdekaan”. Dia menambahkan, “Dalam sistem politik dunia saat ini, rezim boneka di sebut sebagai neoliberal, maka tepat jika kita mengatakan bahwa musuh bersama demokrasi dan kemajuan adalah neoliberalisme. Di negara-negara semacam negara-negara Amerika Latin yang telah menerapkan prinsip-prinsip neoliberalisme, kita telah saksikan hancurnya infrastruktur ekonomi, sementara sejumlah negara-negara Asia Timur mengalami kemajuan yang cukup pesat lantaran meninggalkan prinsip-prinsip neoliberalisme”.

Guna mencegah kemerdekaan sejati negara-negara berkembang, berupaya menggunakan berbagai cara dan stretegi haram. Salah satu strategi terpentingnya adalah menumbangkan suatu pemerintahan independen lewat kudeta. Salah satu skandal kudeta paling terkenal yang didalangi oleh AS, adalah kudeta melawan pemerintahan Dr. Mossadegh pada tahun 1953 di Iran dan Dr. Salvador Alandeh pada tahun 1973 di Chili. Washington sengaja melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Dr. Mossadegh dan Salvador Alandeh karena keduanya berupaya keras memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan melepaskan diri dari Barat. Contoh kudeta lain yang disebut Noam Chomsky dalam artikelnya adalah kudeta yang terjadi di Indonesia pada era Sorkarno di tahun 1965. “Di Indonesia, kudeta yang dilancarkan Soeharto pada tahun 1965 berhasil menghacurkan ancaman kemerdekaan bagi AS. Sebuah kudeta yang diiringi dengan pembantaian masal. Bahkan CIA sempat membandingkannya dengan kejahatan Hitler dan Stalin”.

Intervensi militer secara langsung di negara-negara yang tak mau tunduk pada Washington merupakan strategi lain AS. Menyusul kemenangan Revolusi Islam di Iran dan gagalnya kudeta serta embargo ekonomi terhadap Iran, AS pun segera menggunakan perangkat militernya untuk menghadapi Iran. Namun kali ini ia memanfaatkan Rezim Saddam Irak untuk melawan Iran. Setelah Saddam tak lagi menjadi bidak yang menguntungkan bagi Gedung Putih, AS segera menggelar invasi ke Irak dan menumbangkannya. Hingga kini, AS tetap menjadi halangan utama Irak dan pemerintahan Nouri Al-Maliki untuk melepaskan bangsanya dari krisis perang saudara.

Revolusi lunak merupakan salah satu strategi AS yang masih relatif baru. Dalam revolusi lunak (soft revolution) ini, AS mengatur gerakan politik secara diam-diam lewat bantuan dana dan arahan politik yang mereka berikan kepada para intelektual, media masa, dan kelompok yang kecewa terhadap pemerintahan negara sasaran. Dengan bantuan fasilitas dan kemudahan yang luas, AS berusaha memprovokasi kekuatan oposan tersebut untuk melakukan aksi berontak kepada pemerintah. Gerakan revolusi lunak ini didalangi oleh lembaga-lembaga inteljen AS. Revolusi bewarna di Georgia, Ukraina, dan Kirgyzstan merupakan hasil proyek nyata dari revolusi lunak ala Washington tersebut.

Propaganda dan penipuan masal merupakan strategi lain AS untuk mengubah pemerintahan independen suatu negara. Dengan dukungan media masa yang kuat, AS berupaya keras mengubah pandangan publik terhadap pemerintahannya dan memprovokasi mereka untuk memberontak. Biasanya, propaganda terselubung ini beriringan dengan tekanan politik dan ekonomi. Sejumlah lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB, IMF, dan Bank Dunia turut dilibatkan oleh Washington untuk merealisasikan ambisinya. Apa yang terjadi di Venezuela, Iran, Bolivia, Pemerintahan Hamas di Palestina dan Hezbollah Lebanon, adalah sekian contoh nyata dari sasaran strategi kotor semacam ini.